Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalsel

http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/339132mapd1.pnglink
http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/404225pemprovkalsel_upt_wonojati_malang.jpglink

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN

Kegiatan Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan See details

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Tanggal 15-17 Mei 2012 See details

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas
Home Sekretariat

Sekretariat BKD

CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013

Surel Cetak PDF

CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2013. Caranya adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawai

Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

100%

65,73%

65,73

2.

Terwujudnya sistem manajemen informasi kepegawaian

a. Prosentase data PNS Provinsi Kalimantan Selatan yang akurat dan terkini

85%

85%

100

b. Keberadaan WEB BKD

70%

70%

100

3.

Peningkatan kualitas SDM Aparatur    

a. Jumlah PNS mengikuti tugas belajar

60 sk

32 sk

53

b. Jumlah PNS mengikuti ijin belajar

130 sk

167 sk

128

4.

Tertatanya PNS berdasarkan kompetensi dan syarat jabatan

a. Prosentase jabatan struktural yang terisi

100%

92.54%

92.54

b. Prosentase jabatan fungsional yang terisi

100%

61.62%

61.62

5.

Peningkatan akuntabilitas dan kesejahteraan PNS

Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin

10 PNSD

8 PNSD

20

6.

Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian

Jumlah SOP (standar Operasional Prosedur) yang tersusun

33 SOP

33 SOP

100

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja tahun anggaran 2013, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prosentase Terpenuhinya Formasi Kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah kebutuhan kuantitas pegawai berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil hasil Analisis Beban Kerja tahun 2012 adalah sebanyak 9.736 PNSD. Sampai dengan 31 Desember tahun 2013 jumlah PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 6.400 PNSD. Dengan demikian capaian kinerja pemenuhan formasi kebutuhan PNSD tahun 2013 adalah sebesar 65,73%. Rata-rata pemenuhan kebutuhan PNSD selama tiga tahun terakhir (2011-2013) adalah sebesar 67,37%. Keadaan PNSD dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah seperti pada tabel berikut :


Kebutuhan PNSD berdasarkan ABK tahun 2012

2011

2012

2013

%

%

%

9.736

6.737

69,20

6.541

67,18

6.400

65,74

Upaya pemenuhan kuantitas pegawai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan melalui seleksi CPNS pada tahun 2013. Jumlah formasi yang disetujui adalah sebanyak 191, tetapi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : R/572/M PAN-RB/12/2013, tanggal 24 Desember 2013, jumlah yang diterima hanya hanya sebanyak 175 orang. Sebanyak 16 formasi tidak terisi diantaranya disebabkan kelengkapan persyaratan administrasi tidak memenuhi syarat, sebanyak 3 formasi dan tidak terpenuhinya passing grade untuk 13 formasi lainnya.

Penambahan juga dilakukan dengan seleksi pengangkatan tenaga honorer K-II menjadi CPNS, sebanyak 65 formasi. Jumlah usulan yang memenuhi persyaratan disampaikan sebanyak 62 orang. Rencana pengumuman hasil seleksi tersebut di jadwalkan pada sekitar bulan Pebruari 2014. Upaya lain adalah dengan adanya mutasi PNSD dari Kab/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan.

Perkiraan keadaan pegawai pada tahun 2014 adalah sebanyak 6.637 pegawai atau memenuhi 68,17% dari jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja. Jumlah tersebut tentu saja tidak terhitung untuk pegawai yang pensiun, mutasi atau meninggal dunia.

2. Prosentase Data PNS Provinsi Kalimantan Selatan Yang Akurat Dan Terkini.

Dalam rangka mendukung perwujudan ketersediaan data pegawai yang akurat dan terkini, dilakukan beberapa upaya antara lain adalah pengintegrasian sistem informasi kepegawaian dan melatih pengelola kepegawaian tiap SKPD, dengan harapan terjadi percepatan pemutakhiran data pegawai dan keseragaman data pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemutakhiran data pada tahun 2013 tercapai 100 % dari target 85%, sedangkan pada tahun 2012 terealisasi sebesar 100% dan pada tahun 2011 tercapai sebesar 80% dari target 75%.

Tahun

∑ PNSD

Target

∑ pemutakhiran

Realisasi target

Capaian kinerja

2011

6737

75%

4042

60%

80%

2012

6541

80%

5233

80%

100%

2013

6400

85%

5440

85%

100%

Seperti pada tabel di atas, pedoman pemutakhiran data pegawai adalah seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, pasal 4, yaitu Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan Jabatan, Pendidikan dan Usia. Data tersebut dimutakhirkan untuk masing-masing pegawai, sehingga data elektronik yang ada di dalam sistem sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Keberadaan WEB BKD.

Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibangun sebagai sebuah media informasi dan komunikasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat Kalimantan Selatan. Sejak bulan Juni tahun 2011 dengan alamat “bkdprovkalsel.org”, kemudian sesuai edaran menkoinfo dan surat edaran Asisten Pembangunan tentang Penamaan Domain website Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan. Pada akhir tahun 2012 website BKD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi “bkd.kalselprov.go.id”. Penjelasan kriteria capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tahun

Kriteria

keterangan

2011

50%

Ada

2012

60%

Ada, bisa diakses

2013

70%

Ada, bisa diakses, update tiap 3 bulan dan terdapat counter visitors

Tahun

Kriteria

keterangan

2014

80%

Ada, bisa diakses, update tiap bulan,

terdapat counter visitors dan daftar pustaka

2015

90%

Ada, bisa diakses, update tiap minggu

terdapat counter visitors, daftar pustaka dan kolom saran

2016

100%

Ada, bisa diakses, update tiap minggu,

terdapat counter visitors, daftar pustaka, kolom saran dan forum pengunjung

Sampai dengan akhir tahun 2013 capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target kinerja 70%. Berkaitan dengan jumlah pengunjung pada website BKD, dari awal keberadaan sampai dengan 31 Desember 2013, tercatat 509.296 orang pengunjung. Jumlah pengunjung bulan Desember 2013 tercatat 95.049 orang. Jumlah tersebut menggambarkan aktivitas selama adanya kegiatan proses seleksi cpns tahun 2013. Hal ini berarti bahwa secara umum website BKD telah dipergunakan sebagai sarana informasi publik.

4. Jumlah PNS Mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

Pada 2013 ditetapkan target sebanyak 60 orang untuk mengikuti kegiatan tugas belajar. Capaian indikator ini hanya mencapai 53% atau sebanyak 32 PNS yang mengikuti tugas belajar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2011 sebesar 32% dan pada tahun 2012 mencapai 78%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

Tahun

Satuan

target

capaian

%

2011

SK

32

10

32

2012

SK

60

47

78

2013

SK

60

32

53

Permasalahan umum yang dihadapi adalah kurangnya minat untuk menjadi PNSD tugas belajar, alasan yang mendasarinya antara lain adalah :

a. Program pendidikan yang ditawarkan tidak sesuai dengan minat calon peserta tubel;

b. Pilihan program studi untuk tugas belajar masih sedikit sesuai dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia;

c. Meninggalkan keluarga untuk waktu yang cukup lama;

d. Tunjangan pendidikan yang dianggap tidak mencukupi.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur, Gubernur dapat memberikan ijin belajar kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya yang terakreditasi. Permohonan ijin belajar pada tahun 2013 sebanyak 167 SK yang telah diterbitkan dari rencana 130 SK Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka pada tahun 2011 sebanyak 159 SK ijin belajar dan pada tahun 2012 mencapapai 207 SK.

Tahun

Satuan

target

capaian

%

2011

Sk

125

159

127.20

2012

Sk

125

207

165.60

2013

Sk

130

167

128.46

Pertimbangan dalam pemberian ijin belajar adalah keterkaiatan pendidikan yang ditempuh, kebutuhan formasi dan misi organisasi PNSD yang bersangkutan. Meskipun pendanaan ijin belajar ditanggung oleh PNSD bersangkutan, tetapi dengan pertimbangan tidak harus meninggalkan keluarga dan masih dapat bekerja menyelesaikan tugas, proses studi yang lebih fleksibel selama masih sesuai dengan tupoksi pekerjaannya. Selain itu waktu penyelesaian studi juga menjadi pertimbangan bagi PNS yang memilih jalur ijin belajar untuk pengembangan kapasitas SDM. Selain itu pemerintah juga tetap mengapresiasi dan mengakomodir keinginan PNSD untuk meningkatkan pengetahuannya. Beberapa alasan tersebut di atas nampaknya berpengaruh terhadap capaian kinerja indikator ijin belajar ini. Meskipun demikian tetap ada penekanan bahwa setelah selesai melaksanakan ijin belajar, PNSD yang bersangkutan tidak serta merta dapat meminta penyesuaian ijazah, tetapi tetap didasarkan pada ketersediaan formasi. Sisi positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran dan kemauan dari aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri melalui jalur pendidikan formal.

Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan program pendidikan yang ditawarkan pada program tugas belajar sesuai kebutuhan serta meningkatkan bantuan pendidikan sesuai kondisi yang berlaku pada masa sekarang. Langkah lain yang sudah dilakukan adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa program studi pada universitas negeri yang ada di daerah.

5. Prosentase Jabatan Struktural yang Terisi.

Pada Desember 2013, masih terdapat 79 jabatan struktural yang lowong, atau tercapai sebesar 93%, jumlah ini terlihat makin menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 95% pada tahun 2011 dan 97% pada tahun 2012. Berkenaan dengan persyaratan pendidikan penjenjangan, pada tahun 2013, seluruh pejabat struktural yang ada sudah memenuhi persyaratan pendidikan penjenjangan. Demikian juga dengan persyaratan pendidikan formal sudah terpenuhi sampai dengan 100%.

Tahun

∑ jabatan

terisi

lowong

%

2011

1065

1013

52

95%

2012

1073

1040

33

97%

2013

1060

981

79

93%

Jumlah jabatan struktural tersebut berbeda pada tiap tahunnya, penjelasannya adalah bahwa :

a. Pada tahun 2011, sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008, jumlah jabatan struktural adalah 1.061.

b. Pada tahun 2012, jumlah jabatan struktural adalah 1.073. Penambahan terjadi dengan adanya pembentukan organisasi kerja baru, antara lain Kebun Raya Banua (Pergub Nomor 041 Tahun 2012), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2011) dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(Perda 8 Tahun 2011).

c. Pada tahun 2013 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Penambahan organisasi kerja Baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut (Perda Nomor 03 Tahun 2013), sehingga jumlah jabatan struktural menjadi 1.060.

Kekosongan jabatan ini sedikit banyak akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, kelebihan beban tugas bagi beberapa PNSD yang diberi mandat, akhirnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan tersebut menjadi tidak maksimal. Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat dan Kepala BKD telah mengambil langkah dalam upaya pengisian jabatan yang lowong tersebut melalui kegiatan rapat baperjakat yang dilakukan secara intensif agar pengisian jabatan lowong segera dilakukan secara obyektif sesuai persyaratan pengangkatan dalam jabatan.

6. Prosentase Jabatan Fungsional yang Terisi.

Tahun

∑ jabatan

terisi

lowong

%

2011

2012

3168

1860

1308

59%

2013

3168

1952

1216

62%

Pada BKD Provinsi Kalimantan selatan terdapat 1.216 jabatan fungsional yang belum terisi dari jumlah 3.168 formasi jabatan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator ini adalah 61.62 %. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan usaha lebih baik melalui sosialisasi mengenai jabatan fungsional maupun pembinaan terhadap pejabat fungsional yang masih aktif serta kenaikan tujangan fungsional.

7. Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Hukuman Disiplin.

Pada tahun 2013, masih terdapat 8 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin, yang terbagi menjadi 7 hukuman tingkat berat dan 1 hukuman tingkat sedang. Dihitung berdasarkan target pada Penetapan Kinerja maka capaian kinerja yang diperoleh hanya sebesar 20%. Jika dihitung berdasarkan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan, maka capaian kinerja akan menjadi 99,87%

Sampai dengan saat ini, capaian tersebut belum menggambarkan angka pembinaan disiplin pegawai secara keseluruhan. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa penjatuhan hukuman dimulai dari penindakan oleh atasan langsung, sampai kepada penindakan yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut, hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh atasan langsung maupun hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh pejabat eselon II, belum ada yang disampaikan kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama kurun waktu 2011-2013, jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan seperti pada tabel berikut :

Tahun

Hukuman Disiplin

Tingkat Berat

Tingkat Sedang

Tingkat Ringan

2011

8

0

0

8

2012

7

0

0

7

2013

7

1

8

8

Untuk meningkatkan wawasan tentang peraturan kepegawaian, BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian sebanyak lima kali, tahun 2012 dilaksanakan dua kali kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian yaitu pada bulan April dengan jumlah peserta sebanyak 721 PNS dan bulan Juli sebanyak 51 peserta, dan pada tahun 2013 dilaksanakan tiga kali kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juni sebanyak 42 PNS, bulan September berjumlah 44 PNS dan pada bulan Oktober sosialisasi diikuti 50 PNS. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pememahaman dan ketaatan PNSD terhadap setiap aturan Kepegawaian yang berlaku.

8. Jumlah SOP (Standar Operasional prosedur) yang Tersusun.

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Dalam kerangka perubahan tersebut, sejak tahun 2011, BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun dokumen SOP. Sampai dengan tahun 2013 jumlah SOP yang telah disusun adalah sebanyak 33 SOP. Jumlah tahun sebelumnya adalah 22 SOP pada tahun 2012 dan 11 SOP pada tahun 2011. Walaupun demikian masih diperlukan kajian disertai asistensi yang lebih intensif dari instansi/lembaga pembina supaya standar Operasional Prosedur yang disusun dapat sepenuhnya dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan organisasi.

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 20 Maret 2014 13:18 )