Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalsel

http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/339132mapd1.pnglink
http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/404225pemprovkalsel_upt_wonojati_malang.jpglink
http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166036INI.jpglink

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN

Kegiatan Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan See details

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Tanggal 15-17 Mei 2012 See details

Upacara Bendara HUT RI 69

Upacara Bendera HUT 69 See details

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Upacara Bendara HUT RI 69
Home Sekretariat

Sekretariat BKD

AKUNTABILITAS KINERJA BKD TAHUN 2014

Surel Cetak PDF

AKUNTABILITAS KINERJA

BKD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

 

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

A.Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

            Dalam laporan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2014. Caranya adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian

Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

100%

78.15%

78.15%

2.

Peningkatan kualitas SDM Aparatur

Jumlaikh PNS Mengikuti Tugas Belajar

60 SK

20 SK

33.33%

Jumlah PNS Mengikuti Ijin Belajar

100 SK

104 SK

100%

3.

Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian

Prosentase data PNS Provinsi yang akurat dan terkini

95%

98.11%

103,27%

Keberadaan Website BKD

80%

80%

100%

4.

Tertatanya PNS berdasarkan kompetensi dan syarat jabatan

Prosentase Jabatan Struktural yang terisi

100%

90.84%

90.84%

Prosentase Jabatan Fungsional yang terisi

100%

54.91%

54.91%

5.

Meningkatnya akuntabilitas dan kesejahteraan PNS

Jumlah penjatuhan hukuman disiplin yang terselesaikan

15 Kasus

5 Kasus

33.33%

6.

Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian

Jumlah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tersusun

44 SOP

44 SOP

 100 %

 

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja tahun anggaran 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut :

               1.Prosentase Terpenuhinya Formasi Kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Acuan jumlah kebutuhan kuantitas pegawai adalah perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah hasil Analisis Beban Kerja tahun 2012, yaitu 9.736 PNSD. Sampai dengan 31 Desember tahun 2014 jumlah PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 6.551 PNSD. Dengan demikian capaian kinerja pemenuhan formasi kebutuhan PNSD tahun 2014 adalah sebesar 67,28%. Keadaan PNSD dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah seperti pada tabel berikut :

Pemenuhan Kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2011-2014.

∑ Kebutuhan PNSD berdasarkan ABK tahun 2012

PNSD Provinsi Kalimantan Selatan

2011

2012

2013

2014

%

%

%

%

9.736

6.737

69,20

6.541

67,18

6.400

65,74

6.551

67.28

Upaya pemenuhan kuantitas pegawai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan melalui kegiatan penyusunan dan pengusulan formasi CPNS tahun 2014. Hasilnya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 324 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 5.615 pelamar yang berhak mengikuti seleksi penerimaan CPNS untuk mengisi sebanyak 160 formasi dan berdasarkan Surat MenPAN dan RB Nomor B/4306/M.PAN-RB/11/2014 Tentang Penyampaian Daftar Nilai Tes Kompetisi Dasar seleksi serta Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0591/Kum/2014 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Tes Kompetisi Dasar Seleksi CPNS dari Pelamar Umum Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hanya tersaring 159 peserta yang lulus. Hasil itu menyisakan 1 (satu) formasi kosong yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya passing grade pada formasi tersebut.

Upaya lain adalah penyusunan dan pengusulan formasi khusus tenaga kesehatan yang ditetapkan dengan Surat MenPAN dan RB Nomor FD/420/M.PAN-RB/10/2014 Perihal Persetujuan Alokasi Formasi CPNS Khusus Dokter Pada Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 12 formasi. dari jumlah tersebut hanya terisi 10 formasi yang disebabkan oleh 2 orang dokter yang diusulkan telah mengikuti dan lulus pada seleksi CPNS tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, prakiraan jumlah pegawai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 adalah sebanyak 6.719 orang atau sebesar 69,01% dari jumlah kebutuhan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

2. Prosentase Data PNS Provinsi Kalimantan Selatan Yang Akurat Dan Terkini.

            Dalam rangka mendukung perwujudan ketersediaan data pegawai yang akurat dan terkini, dilakukan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. Hasil kegiatan ini adalah pemutakhiran data perorangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya lain adalah mengadakan Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi dengan sasaran pejabat pengelola kepegawaian pada tiap SKPD untuk mendukung pengintegrasian sistem informasi kepegawaian on-line. Harapannya adalah percepatan pemutakhiran data pegawai dan keseragaman data pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemutakhiran data perorangan pegawai pada tahun 2014 mercapai hasil 98,11% dari target 95%. Rincian hasil tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Pemutakhiran Data Tahun 2011-2014

Tahun

∑ PNSD

Target

∑ pemutakhiran

Realisasi target

Capaian kinerja

2011

6.737

75%

4.042

60%

80%

2012

6.541

80%

5.233

80%

100%

2013

6.400

85%

5.440

85%

100%

2014

6.551

95%

6.280

98,11%

103,27%

2015*

6.719

100%

6.719

100%

100%

* , perkiraan keadaan pegawai tahun 2015

Dengan melihat tabel di atas, diharapkan pada tahun 2015 seluruh data perorangan pegawai yang tersisa (lebih kurang 2%) sudah dapat dimutakhirkan. Pedoman pemutakhiran data pegawai pada tabel di atas adalah seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, pasal 4, yaitu Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan Jabatan, Pendidikan dan Usia. Data tersebut dimutakhirkan untuk masing-masing pegawai, sehingga data elektronik perorangan pegawai yang ada di dalam sistem sesuai dengan keadaan sebenarnya

3.Keberadaan WEB BKD.

Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibangun sebagai sebuah media informasi dan komunikasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat Kalimantan Selatan. Sejak bulan Juni tahun 2011 dengan alamat “bkdprovkalsel.org”, kemudian sesuai edaran Menkominfo dan Surat Edaran Asisten Pembangunan tentang Penamaan Domain website Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan, pada akhir tahun 2012 website BKD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi “bkd.kalselprov.go.id”. Penjelasan kriteria capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Kriteria Capaian Kinerja Keberadaan Web BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2011-2014

Tahun

Kriteria

keterangan

2011

50%

Ada

2012

60%

Ada, bisa diakses

2013

70%

Ada, bisa diakses, update tiap 3 bulan dan terdapat counter visitors

2014

80%

Ada, bisa diakses, update tiap bulan, terdapat counter visitors dan daftar pustaka

2015

90%

Ada, bisa diakses, update tiap minggu, terdapat counter visitors, daftar pustaka dan kolom saran

Sampai dengan akhir tahun 2014 capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target kinerja sebesar 80%, yaitu keberadaan, bisa diakses, update tiap bulan, terdapat counter visitors dan daftar pustaka (peraturan bidang kepegawaian). Target pembangunan jangka menengah (renstra 2011-2015) yang ingin di capai adalah website BKP Provinsi kalimantan Selatan menjadi sarana rujukan informasi interaktif bagi masyarakat khususnya bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

 

4.Jumlah PNS Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pada 2014 ditetapkan target Renstra sebanyak 60 orang untuk mengikuti kegiatan tugas belajar. Capaian indikator ini hanya mencapai 33,33% atau sebanyak 20 PNS yang mengikuti tugas belajar. Jumlah itu terbagi menjadi 16 PNSD Tubel dengan anggaran APBD pada DPA-BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan 4 dengan dukungan dana diluar APBD pada DPA-BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Penyertaan PNSD Tugas Belajar Tahun 2011-2014

Tahun

Satuan

Target

Capaian

%

2011

SK

32

10

32%

2012

SK

60

47

78%

2013

SK

60

32

53%

2014

SK

60

20

33.33%

2015

SK

60

60

100%

Permasalahan umum yang dihadapi adalah kurangnya minat untuk menjadi PNSD tugas belajar, alasan yang mendasarinya antara lain adalah :

a. Sedikitnya peminat bagi program pendidikan yang ditawarkan, dari sejumlah 51 orang peserta tubel hanya 20 PNSD yang lulus seleksi

b. Pilihan program studi untuk tugas belajar masih sedikit sesuai dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia;

c. Meninggalkan keluarga untuk waktu yang cukup lama dan tunjangan pendidikan yang dianggap tidak mencukupi.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur, Gubernur dapat memberikan izin belajar kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya yang terakreditasi. Pemerintah memberikan apresiasi dan mengakomodir keinginan PNSD untuk mengusulkan permohonan Izin Belajar dengan penekanan bahwa setelah selesai melaksanakan izin belajar, PNSD yang bersangkutan tidak serta merta dapat meminta penyesuaian ijazah, tetapi tetap didasarkan pada ketersediaan formasi. Dengan demikian tidak semua usul izin belajar dapat diberikan, hal ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah latar belakang pendidikan yang harus linier dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh PNSD, kebutuhan formasi dan misi organisasi PNSD yang bersangkutan. Sisi positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran dan inisiatif dari aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri melalui jalur pendidikan formal. Pada tahun 2014 jumlah permohonan izin belajar adalah sebanyak 195 usulan. Jumlah usul yang memenuhi syarat dan diberikan izin belajar adalah sebanyak 188 SK, seperti dirincikan pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Penyertaan PNSD Izin Belajar Tahun 2011-2014

Tahun

Satuan

Target

Capaian

2011

SK

125

159

2012

SK

125

207

2013

SK

130

167

2014

SK

100

188

2015

SK

100

100

Meskipun pendanaan izin belajar ditanggung oleh PNSD bersangkutan, tetapi dengan pertimbangan tidak harus meninggalkan keluarga dan masih dapat bekerja menyelesaikan tugas, proses studi yang lebih fleksibel selama masih sesuai dengan tupoksi pekerjaannya menjadi pertimbangan bagi PNS yang memilih jalur izin belajar untuk pengembangan kapasitas SDM.

Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan program pendidikan yang ditawarkan pada program tugas belajar sesuai kebutuhan serta meningkatkan bantuan pendidikan sesuai kondisi yang berlaku pada masa sekarang. Langkah lain yang sudah dilakukan adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa program studi pada universitas negeri yang ada di daerah.

5.Prosentase Jabatan Struktural yang Terisi.

            Sampai dengan bulan Desember 2014, masih terdapat 97 jabatan struktural yang lowong dari 1.060 jabaatan struktural yang ada. Jumlah kekosongan pejabat ini semakin bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi dan Lowong Tahun 2011-2014

Tahun

∑ Jabatan

Terisi

Lowong

%

2011

1.065

1.013

52

95%

2012

1.073

1.040

33

97%

2013

1.060

981

79

93%

2014

1.060

963

97

90,84%

2015

1.060

1.060

0

100%

Jumlah jabatan struktural tersebut berbeda pada tiap tahunnya, penjelasannya adalah bahwa :

a. Pada tahun 2011, sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008, jumlah jabatan struktural adalah 1.061.

b. Pada tahun 2012, jumlah jabatan struktural adalah 1.073. Penambahan terjadi dengan adanya pembentukan organisasi kerja baru, antara lain Kebun Raya Banua (Pergub Nomor 041 Tahun 2012), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2011) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu(Perda 8 Tahun 2011).

c. Pada tahun 2013 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Penambahan organisasi kerja Baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut (Perda Nomor 03 Tahun 2013), sehingga jumlah jabatan struktural menjadi 1.060

d. Tahun 2014 relatif sama dengan tahun sebelumnya, jumlah jabatan struktural yang ada adalah sebanyak 1.060 jabatan.

Kekosongan jabatan ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tugas pejabat yang kosong menjadi tugas bagi beberapa PNSD yang diberi mandat untuk menanganinya, akhirnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan tersebut menjadi tidak maksimal. Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat dan Kepala BKD telah mengambil langkah dalam upaya pengisian jabatan yang lowong tersebut melalui kegiatan rapat baperjakat yang dilakukan setiap bulan agar pengisian jabatan lowong segera dilakukan secara obyektif sesuai persyaratan pengangkatan dalam jabatan.

6.Prosentase Jabatan Fungsional yang Terisi.

Jumlah formasi jabatan fungsional yang ada sampai dengan bulan Desember 2014 adalah sebanyak 3.267 jabatan. Jumlah jabatan fungsional yang terisi dan aktif sebanyak 1.791 jabatan, sedangkan sisanya sebanyak 1.473 jabatan belum terisi. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 54,91%. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan usaha lebih baik melalui sosialisasi jabatan fungsional maupun pembinaan terhadap pejabat fungsional yang masih aktif. Rincian jumlah jabatan fungsional tahun 2011-2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Jumlah Jabatan Fungsional yang Terisi dan Lowong Tahun 2011-2014

Tahun

∑ jabatan

Terisi

Lowong

%

2011

-

-

-

-

2012

3.168

1.860

1.308

59%

2013

3.168

1.952

1.216

62%

2014

3.267

1.791

1.476

54,82%

2015

3.572

-

-

-

7. Jumlah Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin

Pada tahun 2014, masih terdapat kasus pelanggran disiplin. Dari sebanyak 8 kasus yang ada telah diselesaikan sebanyak 5 kasus yang terbagi menjadi 4 hukuman tingkat berat dan 1 hukuman tingkat sedang, sisanya sebanyak 3 kasus masih dalam proses sampai diperoleh keputusan hukum tetap. Jika dihitung berdasarkan target pada Penetapan Kinerja maka capaian kinerja yang diperoleh hanya sebesar 33.33%. Tetapi berdasarkan kondisi riil dari 8 kasus yang ada dan 5 kasus telah diselesaikan, maka diperoleh capaian sebesar 62,50%

Capaian tersebut belum dapat menggambarkan angka pembinaan disiplin pegawai secara keseluruhan. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa penjatuhan hukuman dimulai dari penindakan oleh atasan langsung, sampai kepada penindakan yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut, hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh atasan langsung maupun hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh pejabat eselon II, belum seluruhnya disampaikan kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama kurun waktu 2011-2014, jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan seperti pada tabel berikut :

Jumlah Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan Selama Tahun 2011-2014

Tahun

Hukuman Disiplin

Tingkat Berat

Tingkat Sedang

Tingkat Ringan

2011

8

0

0

8

2012

7

0

0

7

2013

7

1

8

8

2014

4

1

0

5

Untuk meningkatkan wawasan tentang peraturan kepegawaian, BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian sebanyak empat kali, yang secara keseluruhan diikuti oleh 120 PNSD. Selain itu dilakukan pula beberapa kali sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan permintaan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

8.Jumlah SOP (Standar Operasional prosedur) yang Tersusun.

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

            Dalam kerangka perubahan tersebut, sejak tahun 2011, BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun draft dokumen SOP. Sampai dengan tahun 2014 jumlah SOP yang telah disusun adalah sebanyak 44 SOP. Jumlah yang telah disusun tersebut adalah rancangan SOP yang disahkan oleh Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Oerasional Prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah terdapat satu SOP tentang Kenaikan Gaji Berkala Bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.


C. Akuntabilitas Keuangan

 

Selama masa tahun anggaran 2011-2014, jumlah anggaran yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Selatan untuk kegiatan belanja langsung menunjukkan kenaikan. Peningkatan tersebut adalah hasil pengalihan anggaran yang semula dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1.Pada tahun 2012 BKD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tambahan dana untuk Kegiatan Tali Asih dan Kegiatan Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya.

2.Pada tahun 2013 BKD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendapatkan tambahan pengelolaan dana untuk Kegiatan Beasiswa PNSD Tugas Belajar, Penyertaan Pelatihan,

   Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Menjelang Purna Tugas dan Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Bagi Pejabat Eselon II.

Jumlah anggaran yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2014 seperti pada tabel berikut :

Jumlah Anggaran pada DPA-SKPD BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2011-2014

Tahun

                   Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Total

%

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

2011

5,385,000,000

5,334,733,640

99

3,894,954,400

3,440,858,889

88

95

2012

5,869,045,000

5,654,941,580

96

7,095,275,500

3,595,307,447

51

71

2013

7,071,923,000

5,813,817,487

82

11,274,732,500

8,174,295,471

73

76

2014

            8.018.117.000

             6.022.325.458

75

             10,478,134,000

8,530,119,037

82

79

Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kalimantan Selatan untuk SKPD BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 sebesar Rp 18.496.251.000,00 yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung Sebesar 8.018.117.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.478.134.000,00. Realisasi serapan anggaran adalah sebesar Rp. 14.552.444.495,00 atau sebesar 79%. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10,478,134,000 digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan belanja langsung yang telah disusun antara lain :

 Rencana Program dan Pagu Anggaran Tahun 2014

 

No

Program

Anggaran

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,702,674,500

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

971,050,000

3.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4,835,775,000

4.

Peningk. Pengembangan Sist. Pelaporan capaian Kinerja & Keu

117,450,000

5.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2,851,184,500

Jumlah

10,478,134,000

 

Realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 79,22% atau Rp. 8.631.017.437,00. Rincian realisasi anggaran tiap program dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tiap Program Tahun 2014

No

Program

Anggaran

Realisasi

%

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,702,674,500

1,570,860,708

92.26

  2. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

971,050,000

784531429

80.79

3.

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

4,835,775,000

3788817400

78.35

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja & Keuangan

117,450,000

117.224.000

99.81

5.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2,851,184,500

2369583900

83.11

Jumlah

10,478,134,000

8,631,017,437

82.37

 

 

Realisasi Serapan Anggaran Per Program Tahun 2014

            Berdasarkan Perencanaan Operasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2014 telah ditetapkan 5 Program dan 60 kegiatan. Serapan anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Secara umum, serapan anggaran pada program ini adalah sebesar 92,26%. Searapan anggaran terendah adalah pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (60,42%). Rincian serapan pada program ini seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Realisasi Serapan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2014

No

Kegiatan

Rupiah

Realisasi

%

1.

Penyediaan Jasa Surat menyurat

9,600,000

5,800,000

60.42

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi air dan listrik

232,650,000

176,243,065

75.75

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

145,200,000

141,700,000

97.59

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

20,000,000

19,996,000

99.98

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

85,818,000

84,949,000

98.99

6.

Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

87,740,000

87,144,750

99.32

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12,000,000

11,211,000

93.43

8.

Penyediaan Bahan Bacaan & Perat Per UU

40,000,000

25,476,000

63.69

9.

Penyediaan makanan dan minuman

108,000,000

80,192,500

74.25

10.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

761,666,500

698,171,393

91.66

11.

Rakor Dan Konsultasi Dalam Daerah

200,000,000

139,078,000

69.54

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

            Rerata serapan anggaran program yang disediakan untuk delapan kegiatan adalah sebesar 80,79%. Kegiatan dengan serapan anggaran paling rendah adalah kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair (35.00%) dengan pelaksaan sebanyak satu kali dengan pertimbangan meubeler yang tersedia masih sangat memadai.

Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2014

No

Kegiatan

Rupiah

Realisasi

%

1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

30,500,000

30,413,000

99.71

2.

Pengadaan Peralatan Gedung

111,500,000

79,795,000

71.57

3.

Pengadaan Meubelair

64,500,000

62,850,000

97.44

4.

Pengadaan Komputer

251,000,000

243,625,000

97.06

5.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

111,300,000

81,512,750

73.24

6.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaran Dinas/Ops

285,000,000

191,148,929

67.07

7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

107,250,000

91,686,750

85.49

8.

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

10,000,000

3,500,000

35.00

 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melingkupi pembinaan peningkatan pengetahuan seluruh PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dengan anggaran tertinggi adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal dalam bentuk pemberian beasiswa bagi PNSD tugas belajar. Selain itu adalah kegiatan pembekalan keterampilan praktis bagi PNS menjelang purna tugas. Realisasi serapan anggaran program ini seperti pada tabel berikut :

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014

No

Kegiatan

Rupiah

Realisasi

%

1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

3,674,400,000

2,753,527,200

74.94

2.

Pembinaan Korps PNS di Lingkungan BKD

106,150,000

65,138,000

61.36

3.

Pembekalan Keterampilan Praktis bagi PNS Menjelang Purna Tugas

695,275,000

643,142,800

92.50

4.

Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup Perguruan Tinggi

40,800,000

27,150,000

66.54

5.

Sosialiasi Diklat Aparatur Lingkup Kab/Kota

38,400,000

35,250,000

91.80

6.

Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup SKPD

38,550,000

31,750,000

82.36

7.

Bimbingan Teknis Manajemen PNS

139,500,000

134,900,000

96.70

8.

Workshop Peningkatan Kapasitas Building

102,700,000

97,959,400

95.38

Anggaran terbesar Program ini adalah pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar 74,94%. Dari sejumlah 32 orang peserta seleksi tubel hanya 16 PNSD yang lulus seleksi, sehingga sisa anggaran yang harus dibayarkan untuk tahun pertama tubel dikembalikan kepada Kas Daerah. Jumlah itu masih ditambah dengan satu PNSD tubel yang memulai penugasan pada bulan Januari 2015. Alasan lain adalah penyediaan anggaran diklat, yaitu KKD tidak dapat direalisasikan karena tidak ada pemanggilan peserta seperti tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (UGM Yogyakarta). Selain itu, minimnya serapan anggaran yang disediakan untuk kursus/pelatihan karena tidak disetujuinya usulan penyertaan diklat pada lembaga pendidikan non pemerintah.

4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar 99,80% dan kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan serapan anggaran sebanyak 100%.

Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014

No

Kegiatan

Rupiah

Realisasi

%

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

79,650,000

79,534,000

99.85

2.

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

22,800,000

22,800,000

100

3.

Evaluasi Renstra SKPD

15,000,000

14,890,000

99.27

 

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Secara umum pada tahun 2014, serapan anggaran program pembinaan dan pengembangan aparatur mencapai angka 83,11%. Beberapa kegiatan dengan serapan anggaran terendah antara lain :

a. Kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai dengan realisasi sebesar 32,70%, hal ini disebabkan adanya penyediaan dana dari Sekretariat Daerah, sehingga dana yang sudah dianggarkan pada DPA-BKD Provinsi Kalimantan Selatan tidak digunakan.

b. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, dengan realisasi 63,57%. Anggaran ini disusun berdasarkan rata-rata jumlah pelamar tahun sebelumnya dengan perkiraan sebanyak 10.000 orang dan waktu pelaksanaan 25 hari. Pada pelaksanaannya jumlah pelamar yang tercatat adalah sebanyak 6.371 orang dan yang berhak mengikuti ujian seleksi berdasarkan persyaratan adalah sebanyak 5.615 orang.

Realisasi Serapan Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun 2014

No

Kegiatan

Rupiah

Realisasi

%

1.

Seleksi Penerimaan Calon PNS

485,900,000

308,878,200

63.57

2.

Penempatan PNS

15,900,000

15,768,600

99.17

3.

Penataan Sistem Adm Kenaikan pangkat

43,325,000

43,098,500

99.48

4.

Pengembangan/Pembangunan SIMPEG

56,200,000

56,200,000

100

5.

Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar

13,000,000

11,435,000

87.96

6.

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

206,950,000

161,292,200

77.94

7.

Pengembangan Program & Pengendalian Manajemen

35,900,000

35,470,000

98.80

8.

Pengembangan Ketatausahaan Organisasi

25,600,000

19,700,000

76.95

9.

Pembuatan Produk Hukum Bidang Kepegawaian

30,100,000

29,705,500

98.69

10.

Penegakan Disiplin Pegawai

93,400,000

30,545,000

32.70

11.

Penataan Pemberhentian PNS

34,525,000

34,125,000

98.84

12.

Sosialisasi Bidang Kepegawaian

59,340,000

58,095,000

97.90

13.

Penyajian Informasi Kepegawaian

39,400,000

37,768,000

95.86

14.

Penataan Arsip Kepegawaian

46,600,000

43,971,000

94.36

15.

Ujian Dinas PNSD

27,850,000

20,276,500

72.81

16.

Penataan PNS dlm Jabstruk & Jabfung

95,000,000

94,920,000

99.92

17.

Pengelolaan Karis/Karsu

19,200,000

18,080,500

94.17

18.

Penyusunan dan Pengusulan Formasi

58,725,000

39,464,900

67.20

19.

Fasilitasi Purna Tugas PNS

110,149,500

99,723,900

90.54

20.

Penyediaan Data Pengemb SDM Aparatur

20,220,000

20,220,000

100

21.

Pelatihan dan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

52,200,000

52,160,000

99.92

22.

Penganugerahan SLKS

89,950,000

78,038,200

86.76

23.

Uji Kompetensi Calon Pejabat Struktural

261,000,000

241,237,200

92.43

24.

Pengambilan Sumpah/ Janji PNS

12,550,000

12,541,000

99.93

25.

Analisis Kebutuhan Diklat

79,500,000

67,250,000

84.59

26.

Pelayanan SAPK

37,800,000

36,396,000

96.29

27.

Penguatan Organisasi Jiwa Korsa

744,420,000

653,283,200

87.76

28.

Pengangkatan CPNS ke PNS

9,730,000

9,206,500

94.62

29.

UKPPI

27,550,000

21,939,000

79.63

30.

Pengelolaan Karpeg

19,200,000

18,795,000

97.89

 

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 24 Maret 2015 14:22 )
 

SOSIALISASI DIKLAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Surel Cetak PDF

SOSIALISASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Selasa 16 Desember 2014 kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kunjungan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, tujuan kunjungan ke kantor BKD Prov Kalsel dalam rangka sosialisasi program pendidikan dan pelatihan yang ada pada Kementerian Sekretariat Negara.

sosialisasi_diklat1

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ibu Shanti Misa Soraya, Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Program Diklat dan di ikuti oleh pejabat BKD Prov Kalsel serta perwakilan dari biro umum, biro humas dan Bappeda Prov Kalsel.

IMG03082-20141216-0921

Program Diklat tahun 2015 yang menjadi unggulan Kementerian Sekretariat Negara adalah Diklat Keprotokolan dimana dalam Diklat tersebut menyediakan Nara Sumber yang ahli dalam bidangnya serta ruang pembelajaran yang sangat mendukung, Program Diklat yang akan dilaksanakan ada yang bersifat Mandiri dan dengan menggunakan sistem Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang mana peserta dapat mengikuti Diklat dengan membayar biaya program dalam jumlah tertentu.

sosialisasi_diklat2

Kegiatan di akhiri dengan foto bersama sebagai bahan kenang kenangan serta perekat tali silaturahmi antara Kementerian Sekretariat Negara dengan peserta sosialisasi.

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 Februari 2015 13:59 )
 

BKD Prov Kalsel berperan serta dalam Kalsel Expo 2014

Surel Cetak PDF
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan berperan serta dalam Kalsel Expo 2014

Seperti tahun tahun sebelumnya BKD Provinsi Kalimantan Selatan berperan aktif ikut serta dengan menampilkan stand pameran di dalam ruangan pameran. Pada kegiatan Kalsel Expo 2014 BKD Provinsi Kalimantan Selatan menampilkan produk unggulan kegiatan yang sedang berjalan yaitu mengenai informasi tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2014 serta peneriman calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).Dalam stand pameran, BKD Provinsi Kalimantan

Selatan juga menyediakan aplikasi simulasi tes penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), sistem ini merupakan sistem yang baru bagi pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS yang diselenggarakan oleh Pemerinah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan adanya pameran ini merupakan momen yang sangat tepat untuk men sosialisasikan tata cara pendaftaran secara on line dan test seleksi CPNS menggunakan sistem CAT, mengingat pada tanggal 24 Agustus 2014 sudah dimulai pendaftaran CPNS dan rencana test akan dilaksanakan pada bulan September 2014, Disamping Informasi tentang Penerimaan CPNS dan Calon Praja IPDN, pada stand pameran BKD Provinsi Kalimantan Selatan juga disediakan informasi-informasi tentang tentang pelayanan kepegawaian.

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 29 September 2014 16:03 )
 

PERINGATAN HUT PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA KE-69

Surel Cetak PDF

UPACARA PERINGATAN  HUT RI KE 69

     BKD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN     

 

INI

Minggu, 17 Agustus 2014  Seluruh Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nampak rapi dengan mengenakan seragam Korpri lengkap, hal itu dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69,  bentuk peringatan yang dilakukan oleh Pegawai BKD adalah dengan melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor BKD, upacara peringatan kemerdekaan RI ini berjalan dengan khidmat dan wajib diikuti oleh semua pegawai yang bertugas di BKD.

INI_LAGI

Diharapkan dengan peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan RI ini dapat dijadikan momentum bagi PNS untuk lebih memupuk rasa kebangsaaan dan cinta tanah air, terlebih sebagai PNS yang merupakan abdi masyarakat agar lebih meningkatkan kinerja dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat.


 

 

 

 

Halal Bihalal Keluarga Besar BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Surel Cetak PDF

 

 

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1435 H

Senin, 4 Agustus 2014 pada hari pertama masuk kerja setelah adanya libur nasional dan cuti bersama pemerintah dalam rangka hari raya Idul Fitri 1435 H, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memanfaatkan momen yang masih segar dalam suasana Idul Fitri ini untuk mengadakan acara Halal Bihalal bagi keluarga besar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara Halal Bihalal dilaksanakan di Aula kantor BKD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam acara ini tidak hanya melibatkan pegawai yang ada pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan namun juga mengundang anggota keluarga pegawai pada BKD, Pegawai BKD yang sudah memasuki masa purna tugas (pensiun) serta Pegawai Negeri Sipil instansi lain yang pernah mengabdi dan bertugas di BKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara dimulai pukul 11 siang yang diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bp Drs H.M. Thamrin, M.Si. Sedangkan dari Pegawai yang telah memasuki masa purna tugas diwakili oleh Bp Drs. Birhusaini.

Halal Bihalal berjalan cukup khidmat dan berkesan, di akhir acara tidak lupa tradisi saling memaafkan dengan bersalam salaman secara bergantian dilakukan oleh semua undangan yang hadir.

Sekitar pukul 13.00 setelah acara ditutup, semua undangan menikmati hidangan makan siang sambil menikmati hiburan musik serta saling bertukar cerita sebagai ajang reuni kecil kecilan bagi yang jarang berjumpa.

Dan akhirnya masih dalam suasana lebaran di bulan syawal….kami segenap keluarga besar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan “Selamat hari raya Idul Fitri 1435 H…Mohon Maaf lahir dan batin….”

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 14 Agustus 2014 10:01 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL