Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalsel

http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/339132mapd1.pnglink
http://www.bkd.kalselprov.go.id/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/404225pemprovkalsel_upt_wonojati_malang.jpglink

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN

Kegiatan Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan See details

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas

Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas Tanggal 15-17 Mei 2012 See details

Sosialisasi Program Pascasarjana IPDN Pelatihan Agrobisnis Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelang Purna Tugas
Home Informasi Umum Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer
Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer PDF Cetak Surel
Selasa, 05 Juni 2012 15:21
JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS.

Terkait dengan terbitnya PP tersebut, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto yang didampingi Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menggelar jumpa pers bersama dengan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno, Jumat, (1 Juni 2012). Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kelembagaan Ismadi Ananda, dan Deputi Pelayanan Publik Wiharto.

Menurut Tasdik Kinanto, meskipun merupakan perubahan kedua atas PP No. 48/2005, namun isinya tidak ada perubahan yang signifikan. Secara umum berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan khususnya oleh Kementerian PAN dan RB, BKN dan BPKP, dalam penangananan tenaga honorer, dalam kaitannya dengan penataan jumlah dan distribusi PNS, ujarnya.

Namun, lanjutnya, PP ini akan menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer kategori 1, atau yang disebut honorer tertinggal atau tercecer, secara adil dan transparan. "Prinsipnya, mereka yang berhak harus diangkat, tetapi yang tidak berhak ya tidak diangkat," tambah Tasdik.

Lebih dari itu, Tasdik menekankan, terbitnya PP No. 56/2012 ini bisa mengakhiri 'rezim honorer', sehingga manajemen PNS dapat ditata sesuai dengan prinsip-prinsip merit system, dan tidak dijadikan komoditi politik dan ajang KKN, yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi di tanah air.

Sejalan dengan prinsip itu, konsekuensinya tidak semua yang sudah lolos verifikasi, yakni pasti bisa diangkat menjadi CPNS. Pasalnya, setelah diuji public ternyata banyak aduan, laporan, serta keluhan dari berbagai pihak, terkait dengan kebenaran honorer dimaksud. Namun angka itu tidka harus habis. "Meskipun alokasi anggarannya sudah ditetapkan oleh badan Anggaran untuk masuk dalam tahun 2012 ini, kalau realitasnya hanya lima ribu yang memenuhi syarat, ya cukup lima ribu yang diangkat. Kami sangat serius menangani ini," ujarnya .

Deputi bidang SDM AParatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho dalam kesempatan itu mengatakan, sehubungan dengan banyaknya aduanm, Menetri PAN dan RB telah memerintahkan agar dibentuk tim verifikasi bersama dnegan BKN dan BPKP, untuk memperoleh data yang benar-benar akurat. "Setelah diperoleh data akurat, baru ditetapkan formasinya," ujarnya.

Namun hal itu juga belum menjamin bahwa honorer yang sudah pemberkasan pasti diangkat menjadi CPNS. "Bahkan, meski sudah diberi NIP sekalipun, kalau terbukti palsu, akan kami batalkan," tambahnya.

Selain mengatur honorer kategori 1, dalamPP juga diatur mengenai honorer kategori 2, yang sebenarnya antara keduanya hamper sama. Bedanya, kategori 2 ini dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Terhadap mereka, tidak dilakukan diverifikasi, tapi akan dilakukan tes sesama mereka. Juga ada penghargaan terhadap mereka yang memiliki masa kerja lebih lama. Dari hasil pembahasan dengan kementerian Keuangan, dan DPR, alokasi anggaran untuk mereka akan masuk APBN tahun 2013.

Dengan terbitnya PP itu juga memungkinkan seorang dokter yang mau bekerja di daerah terpencil dapat diangkat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi. Namun usianya dibatasi, maksimal 46 tahun. Selain itu, dibuka juga untuk tenaga yang memiliki keahlian spesifik yang tidak ada di PNS, misalnya ahli nuklir. "Konsentrasinya, untuk yang mendukung program pro job,pro poor,pro growth. Ini kewenangan Presiden. BKN dan Menpan membantu melakukan analisis," tambahnya..

Terkait dengan formasi tahun 2012 ini, ramli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima usulan formasi dari 85 daerah, tetapi hanya 20 yang telah melengkapi dengan analisa jabatan, analisa beban kerja serta proyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan. Bagi yang tidak melaporkan dengan benar, sesuai dengan kebijakan moratorium, tidak diberi alokasi formasi PNS. Padahal, formasi untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 72 ribu dari honorer, dan sekitar 60 ribu dari pelamar umum. "Bagi yang masih ingin mengajukan formasi, diberikan kesempatan hingga akhir Juni, karena sudah harus masuk dalam pembahasan APBN. Kalau memasukkan sesudah bulan Juni, maka akan masuk dalam prioritas untuk tahun 2013," tambah Ramli.

Plt. Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan, pihaknya bersama BPKP dan kementerian PAN dan RB telah melakukan verifikasi terhadap 152 ribu tenaga honorer kategori 1, tetapi hanya ada 72 ribu dianggap valid. Terhadap mereka, dilakukan uji public. Dari 523 instansi pusat dan daerah, yang sudah melakukan uji publik dan melaporkan ada 429 instansi, dan 94 yang saat ini tengah lakukan uji public.

Dari hasil uji public, ada111 instansi yang menyatakan sudah clear, karena tidak ada complain. Dari jumlah itu, tercatat ada sebanyak 4.517 tenaga honorer kategori 1. Dari laporan yang diterima BKN, lanjut Eko, suratnya ada yang ditandatanganai oleh bupati, ada walikota, Wakil Bupati, ada juga yang ditandatanganai Sekda. Hanya beberapa yang ditandatangani oleh BKD.

Eko menambahkan, laporan dari Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) ada 574 surat. Isinya bukan pengaduan, tapi umumnya berupa penjelasan. Sedangkan dari perorangan sebanyak 254 surat, termasuk yang menyangkut dirinya." Ada dari masyarakat yang mengatakan semuanya tak benar," tambah Eko.

Menjawab wartawan, Sesmen PAN dan RB menegaskan, meski ada daerah yang belum melampirkan anjab dan ABK, dia bisa honorer K1 yang sudah clear bisa diangkat. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012

1.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:

a.Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.

b.Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.

c.Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

2.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

b.Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

c.Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

d.Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014.

3.Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli, sebagai berikut:

a. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

c. Pengangkatan untuk Dokter dan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebut dengan ketentuan:

- usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

- telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.

d. Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khusus dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014

INSTANSI YANG TELAH MELAPORKAN HASIL PENGUMUMAN HONORER K 1 (MK)

YANG TIDAK ADA PENGADUAN/KEBERATAN/SANGGAHAN

(keadaan s.d. 30 Mei 2012)

No

Instansi Pemda

Pengirim Surat

Jumlah Tenaga Honorer K1 (MK)

1

Kab. Sleman

Sekda

2

2

Kab. Gunung Kidul

Bupati

15

3

Kab. Kulon Progo

Sekda

17

4

Kab. Semarang

Bupati

26

5

Kab. Kendal

Bupati

13

6

Kab. Jepara

Bupati

1

7

Kota Surakarta

Sekda

14

8

Kab. Magelang

Bupati

4

9

Kota Magelang

Sekda

3

10

Kota Tegal

Walikota

37

11

Kab. Bojonegoro

Bupati

17

12

Kab. Jombang

Kepala BKD

25

13

Kab. Sampang

Bupati

67

14

Kab Sumenep

Bupati

94

15

Kab Pamekasan

Bupati

2

16

Kab. Bondowoso

Sekda

2

17

Kab. Lumajang

Sekda

2

18

Kab. Jember

Sekda

64

19

Kab. Probolinggo

Sekda

36

20

Kota Batu

Sekda

1

21

Kab. Blitar

Bupati

4

22

Kota Pasuruan

Walikota

134

23

Kota Kediri

Walikota

114

24

Kab. Pacitan

Bupati

6

25

Kab. Ponorogo

Bupati

22

26

Kab. madiun

Bupati

4

27

Kab. Magetan

Bupati

4

28

Kab. Pandeglang

Sekda

139

29

Kota Bandung

Walikota

12

30

Kota Cimahi

Sekda

19

31

Kota Sukabumi

Sekda

10

32

Kab. Karawang

Bupati

109

33

Kab. SUmedang

Sekda

47

34

Kab. Subang

Sekda

90

35

Kota Tasikmalaya

Walikota

75

36

Kota Cirebon

Kepala BKPP

16

37

Kab. Gowa

Bupati

31

38

Kab. Enrekang

Bupati

63

39

Kab. Bone

Bupati

26

40

Kab. Sinjai

Ka. BKD

5

41

Kab. Tojo Una-Una

Sekda

3

42

Kab Morowali

Bupati

97

43

Kab Buol

Sekda

16

44

Kab. Mamasa

Sekda

13

45

Kab. Polewali Mandar

Bupati

43

46

Prov Maluku

Sekda

72

47

Kab. Maluku Tengah

Sekda

59

48

Kab. Kep. Aru

Sekda

16

49

Kab. Kubu Raya

Bupati

11

50

Kab. Sambas

Sekda

47

51

Kab. Melawi

Sekda

47

52

Kab. Pidie jaya

Bupati

37

53

Kab. Karo

Bupati

31

54

Kab. Langkat

Bupati

18

55

Kab. Nias Utara

Sekda

5

56

Kab. Labuhan Batu Utara

Sekda

143

57

Kab. Asahan

Sekda

13

58

Kab. Mandailing Natal

Sekda

73

59

Kota Padang Sidempuan

Sekda

17

60

Kota Palembang

Walikota

10

61

Kab. Muara Enim

Bupati

61

62

Kab. Banyuasin

Sekda

46

63

Kab. Musi Rawas

Wakil Bupati

195

64

Kota Jambi

Walikota

42

65

Kab. Kerinci

Sekda

23

66

Kota Pangkal Pinang

Walikota

62

67

Kab. Bangka Barat

Sekda

5

68

Kab. Belitung

Bupati

7

69

Kab. Belitung Timur

Bupati

11

70

Kab. Bengkulu Tengah

Bupati

6

71

Kab. Muko-Muko

Bupati

27

72

Kab. Banjar

Bupati

50

73

Kab. Tanah Laut

Sekda

12

74

Kab. Hulu Sungai Utara

Sekda

28

75

Kota Bontang

Sekda

1

76

Kab. Kapuas

Sekda

16

77

Kab. Pulang Pisau

Sekda

21

78

Kab. Kotawaringin Timur

Bupati

102

79

Kab. Manokwari

Bupati

9

80

Kota Sorong

Walikota

227

81

Kab. Biak Numfor

Sekda

142

82

Kota Denpasar

Sekda

282

83

Kab. Bangli

Plt. Sekda

14

84

Kota Mataram

Sekda

202

85

Kota Bima

Walikota

11

86

Kab. Lombok Timur

Sekda

2

87

Kab. Kupang

Sekda

86

88

Kab. Sabu Raijua

Sekda

13

89

Kab. Sikka

Kepala BKD

43

90

Kab. Manggarai Timur

Bupati

136

91

Kota Bitung

Sekda

14

92

Kota Tomohon

Sekda

3

93

Kab. Bolmong. Utara

Sekda

1

94

Kab. Kep. Talaud

Plt. Bupati

117

95

Kab. Bone Bolango

Sekda

30

96

Kab. Pohuwanto

Wakil Bupati

26

97

Prov. Maluku Utara

Sekda

13

98

Kota Ternate

Sekda

98

99

Kota Tidore Kepulauan

Sekda

6

100

Kota Tanjung Pinang

Sekda

6

101

Kab. Lingga

Sekda

3

102

Kab. Kep. Anambas

Bupati

3

103

Kota Padang

Walikota

15

104

Kota Padang Panjang

Sekda

2

105

Kab. Limapuluh Kota

Bupati

20

106

Kota Payakumbuh

Sekda

17

107

Kab. Tanah Datar

Bupati

25

108

Kab. Agam

Bupati

27

109

Kota Solok

Walikota

31

110

Kab. Solok

Bupati

6

111

Kab. Dharmasraya

Wakil Bupati

29

JUMLAH

4.517

Sumber : BKN

 

Informasi dan Berita

Prev Next

CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA BADAN KEPEGA…

CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013 Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana...

ARIS NURMANSAH - avatar ARIS NURMANSAH 20 Mar 2014 Hits:85 Sekretariat BKD

Read more

SURAT PEMANGGILAN PENYERAHAN SK CPNS 201…

Untuk Mengunduh Surat Pemanggilan Penyerahan SK CPNS 2013 dari Pelamar Umum, silahkan klik disini

Administrator - avatar Administrator 06 Mar 2014 Hits:1693 Pengumuman CPNS

Read more

Pengumuman CPNS Honorer Kategori II Tahu…

PENGUMUMAN NOMOR 810/0296-Bang.1/BKD TENTANG KELULUSAN HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER KATEGORI II TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN   I. DASAR : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 9 TAHUN...

Administrator - avatar Administrator 24 Feb 2014 Hits:392 Pengumuman CPNS

Read more

K2 Yang Lulus di 13 K/L (Pusat) Sudah Di…

Jakarta-Humas BKN, Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS kembali mengumumkan kelulusan honorer kategori dua (K2) untuk 13 kementerian/lembaga (K/L), Senin malam (17/2/2014). Pengumuman tersebut dilansir melalui website Kementerian PANRB cpns.menpan.go.id, www.sscn.bkn.go.id,...

Albi Subhan - avatar Albi Subhan 20 Feb 2014 Hits:224 Pengembangan Kepegawaian

Read more

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Berikut ini disuguhkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Silahkan klik tautan di bawah ini: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil...

asfia urrahman - avatar asfia urrahman 20 Feb 2014 Hits:340 Informasi Kepegawaian

Read more

Pengumuman CPNS 2013 Honorer Kategori 2

PENGUMUMAN KELULUSAN CPNS 2013 HONORER KATEGORI 2   BERDASARKAN INFORMASI YANG KAMI TERIMA DARI WEBSITE KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB), BERIKUT ADALAH DAFTAR NAMA KELULUSAN CPNS 2013 YANG MELALUI JALUR...

Administrator - avatar Administrator 11 Feb 2014 Hits:3184 Pengumuman CPNS

Read more

PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN

PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN

PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN   Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 bertempat di BKD Prov.kalsel telah melaksanakan kegiatan penghapusan arsip kepegawaian kurun waktu tahun 1993...

Administrator - avatar Administrator 31 Des 2013 Hits:134 Informasi Kepegawaian BKD

Read more

Contoh Dokumen Yang Disertakan Dalam Daf…

Contoh Dokumen Yang Disertakan Dalam Daftar Ulang CPNS 2013 Silahkan meng-klik tautan dibawah ini untuk meng-unduh contoh-contoh dokumen yang diperlulkan dalam pemberkasan (daftar ulang) CPNS 2013 Prov Kalsel : Contoh Surat Lamaran...

Administrator - avatar Administrator 30 Des 2013 Hits:2047 Pengumuman CPNS

Read more

PENGUMUMAN KELULUSAN HASIL SELEKSI CALON…

  PENGUMUMAN NOMOR 810/02029-Bang.1/BKD TENTANG KELULUSAN HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN   I. Dasar :   1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012...

Administrator - avatar Administrator 24 Des 2013 Hits:15232 Pengumuman CPNS

Read more

Informasi Penyampaian Nilai TKD CPNS 201…

Informasi Penyampaian Nilai TKD CPNS 2013 Dari KemenpanRB

Berikut dibawah ini merupakan informasi yang kami kutip dari website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Untuk lengkapnya silahkan klik tautan ini  

Administrator - avatar Administrator 12 Des 2013 Hits:21046 Informasi Umum

Read more

Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis…

Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Bagi PNS Menjelang Purna Tugas Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Bagi PNS Menjelang Purna Tugas Provinsi Kalimantan Selatan   Masa purna tugas merupakan suatu proses yang alami dalam dunia kepegawaian, yang tidak perlu ditakuti dan tak dapat dihindari,...

asfia urrahman - avatar asfia urrahman 13 Nov 2013 Hits:57 Hukum dan Kesejahteraaan Pegawai

Read more

Pengumuman IPDN

Pengumuman IPDN

PENGUMUMAN DAFTAR NAMA CPNS CALON PRAJA IPDN TAHUN AJARAN 2013/2014 YANG DINYATAKAN LULUS TES PSIKOLOGI DAN TES INTEGRITAS DAN KEJUJURAN DARI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN     Silahkan Klik untuk mengunduh Dokumen Resmi Penguman Calon Praja IPDN...

Administrator - avatar Administrator 12 Sep 2013 Hits:9135 Pengumuman IPDN

Read more

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI PEN…

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CPNS CALON PRAJA IPDN TAHUN AJARAN 2013/2014 (PROVINSI UMUM) NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN 1 Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran di Ibukota Provinsi. 26 s.d. 31 Agustus 2013 6 hari 2 Penyampaian Keputusan...

Administrator - avatar Administrator 04 Sep 2013 Hits:795 Pengembangan Kepegawaian

Read more

DAFTAR PENERIMA SK KONVERSI NIP YANG SUD…

Daftar Penerima SK Konversi NIP Yang Sudah Dicetak Berikut di bawah ini merupakan Daftar Penerima SK Konversi NIP yang sudah dicetak oleh BKN   NO NAMA NIP UNIT KERJA 1 RUSDIANSYAH 197004102007011030 BALAI LAB. KESEHATAN 2 SYAHRIANI 195807251988031003 TAMAN BUDAYA 3 SYAIFUL FADILAH 196802051990011002 TAMAN BUDAYA 4 JAINAL ABIDIN 197706032007011022 PSBN FAJAR...

Administrator - avatar Administrator 04 Sep 2013 Hits:148 Informasi Kepegawaian BKD

Read more

DAFTAR PENERIMA KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK…

Daftar Penerima Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Yang Sudah Dicetak Berikut di bawah ini merupakan daftar penerima Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang sudah selesai dan sudah dicetak oleh BKN No Nama NIP INSTANSI ASAL 1 FIRNA ARSIKA 198412022003122001 BIRO PERLENGKAPAN 2 IDA...

Administrator - avatar Administrator 04 Sep 2013 Hits:204 Informasi Kepegawaian BKD

Read more

Reformasi Birokrasi BKN Terus Ditingkatk…

Reformasi Birokrasi BKN Terus Ditingkatkan

Jakarta-Humas BKN, dari 8 area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi (RB), yang paling berat selain restrukturisasi adalah perubahan mindset. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan...

Administrator - avatar Administrator 01 Nov 2012 Hits:2162 Informasi Umum

Read more

PEMBUATAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)

PEMBUATAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)

I.LATAR BELAKANG PEMBUATAN KPE  Belum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nasional antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun Daerah; Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional; Belum adanya standar sistem pelayanan PNS...

Administrator - avatar Administrator 03 Jul 2012 Hits:560 Informasi Kepegawaian BKD

Read more

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN …

I.LATAR BELAKANG  Salah satu unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah Organisasi, keberadaan dan kelancaran aktifitas pegawai atau karyawan dalam kegiatan organisasi tersebut. Sistem Kepegawaian di pemerintahan adalah untuk kelancaran tugas organisasi...

Administrator - avatar Administrator 03 Jul 2012 Hits:2203 Informasi Kepegawaian BKD

Read more